Jakarta – Jajaran Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) bertemu dengan Bawaslu RI, dalam pertemuan tersebut sempat terbahas soal potensi kegandaan baik soal struktur pengurus maupun keanggotaan.
Rombongan Pimnas PKN dipimpin ketua umumnya Gede Pasek Suardika dan Sekjen Sri Mulyono dan diterima ketua Bawaslu RI Abhan dan dua anggota M Afifuddin dan Fritz Edward Siregar di Gedung Bawaslu RI, Jakarta (14/2).
Baik Abhan, Afifuddin maupun Fritz mengingatkan soal potensi kegandaan yang harus diantisipasi dengan baik oleh semua parpol yang hendak berkompetisi di 2024 mendatang. Pada kesempatan itu, Abhan mengingatkan untuk juga membangun komunikasi ke jajaran Bawaslu hingga ke daerah. Selain itu juga agar sejak awal menyiapkan tim hukum yang handal untuk mengantisipasi adanya masalah saat proses verifikasi di lapangan.
Sementara Afifuddin menyampaikan kegandaan hal yang akan selalu ada dalam problem verifikasi. “Pengurus maupun anggota yang ganda sering ditemukan selama ini sehingga perlu diantisipasi sejak dini oleh partai politik,” katanya.
Fritz menegaskan pentingnya masa waktu sosialisasi oleh KPU agar proses Sipol, proses verifikasi bisa dipahami dengan baik di masyarakat.
Sementara itu, ketum PKN Gede Pasek Suardika alias GPS menyampaikan harapannya agar ke depan dari proses awal seluruh partai politik bisa diperlakukan fair play. “Kami berharap semua Parpol diperlakukan sama. Misalnya soal memasukkan Sipol agar dilakukan serentak dengan start yang sama baik partai lama maupun partai baru,” kata mantan anggota DPR dan DPD RI tersebut.
Disisi lain, Sekjen PKN Sri Mulyono berharap agar proses perhitungan suara yang terlalu lama bisa diperpendek untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Dalam pertemuan tersebut, ketum PKN juga menyerahkan copy surat keputusan Kemenkumham atas keabsahan PKN sebagai parpol kepada ketua Bawaslu RI Abhan.
Pertemuan dengan Bawaslu RI kali ini adalah rangkaian silaturahmi dengan penyelenggara pemilu, dimana sebelumnya PKN telah bertemu dengan KPU dan DKPP. ***
